MURATARA,Mataharinews.com-kamis 7 November 2024.wartawan Muratara melakukan aksi damai di depan kantor dewan perwakilan rakyat Muratara perihal mempertanyakan kejelasan serta transparansi terkait alokasi anggaran media yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Muratara.
Dalam orasi yang mereka sampaikan, para jurnalis menyoroti ketidakmerataan pembagian anggaran media di DPRD Muratara.
Mereka merasa bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang mendapatkan porsi anggaran lebih besar, sementara media lainnya tidak memperoleh alokasi yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan jurnalis lokal yang mengharapkan adanya distribusi anggaran yang adil dan transparan.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini antara lain
1.Meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Muratara untuk memberikan penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran media yang dikeluarkan dari Januari hingga Desember 2024.
2. Menuntut transparansi dalam pembayaran iklan atau advertorial yang melibatkan media lokal.
3. Mendesak Sekretariat DPRD Kabupaten Muratara untuk menjelaskan secara rinci mengenai
1 Jumlah anggaran induk yang dibayarkan per triwulan kepada media di Kabupaten Muratara.
- Jumlah media yang terdaftar di Sekretariat DPRD Kabupaten Muratara.
- Menuntut agar tidak ada lagi pembayaran tagihan media di luar lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Muratara.
Ada pun Tanggapan langsung Sekretaris DPRD Kabupaten Muratara, Meizar Sukarda, mengungkapkan bahwa anggaran yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Muratara pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah. Namun, dirinya mengakui bahwa pihaknya baru menjabat dan belum mengetahui sistem pembayaran media yang diterapkan sebelumnya.
“Sistem pencairan anggaran media di Kabupaten Muratara memang kacau. Kami akan segera melakukan pembenahan dan evaluasi terkait hal ini ke depan,” ujar Meizar Sukarda.
Harapan para jurnalis Muratara yang tergabung dalam (AWM) aliansi wartawan Muratara Hanapi selaku ketua kordinator aksi.
"Dengan adanya aksi ini, para wartawan berharap Sekretariat DPRD Kabupaten Muratara dapat lebih transparan dalam mengelola anggaran media dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai penggunaan dana publik,dan juga berharap agar proses pembayaran media dilakukan dengan prosedur yang terbuka dan akuntabel,"ungkapnya.
(Rls )Ardi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar