MATAHARINEWS.com

Mewartakan dengan Terang Benderang

Sabtu,25 Oktober 2014

Update13:18:00 WIB

Anda berada di sini: Nusantara Sumatera Gubernur Sumatera Barat Menyalahgunakan Wewenang
Galat
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths

Gubernur Sumatera Barat Menyalahgunakan Wewenang

  • PDF

 

Mataharinews.com,Jakarta – Front Mahasiswa Nusantara (FROMNAS) mengadukan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno yang terindikasi melakukan percobaan tindak pidana korupsi sesuai UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2011, pemufakatan jahat dan  penyalahgunaan kewenangan jabatan, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (28/02/2013).

Dugaan adanya penyalahgunaan wewenang tersebut bermula dari adanya Bantuan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)2013 Sumatera Barat untuk DPP PKS dalam rangka kegiatan Safari Dakwah DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bantuan hibah yang tidak pernah dibahas dengan DPRD Sumatera Barat tersebut terkuak, bermula dari adanya surat dari DPP PKS Wilda Sumatera yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Daerah Sumatera, Drs. Chairul Anwar, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno pada tanggal 28 September 2012.

Dalam perjalanannya, kemudian surat tersebut ditindak lanjuti oleh Kepala Biro Bina Sosial pada tanggal 28 Desember 2012 melalui surat dengan nomor 451/1995/Binsos-2012 telah mengajukan usulan Hibah/Bansos 2013 kepada Kepala DPKD Prov. Sumbar, dimana salah satu usulannya yang terdapat dalam nomor usulan ke 580, adalah Kegiatan Safari Dakwah Wilayah Sumatera dan beralamat DPP PKS, Jl. TB Simatupang No.82 Jakarta sebesar Rp 1.941.250.000,-

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Sekretaris Daerah Ali Asmar selaku penanggungjawab dan Ketua TAPD mengaku tidak mengetahui perihal penganggaran dana Hibah/Bansos untuk kegiatan Safari Dakwah Wilayah Sumatera DPP PKS tersebut.

Terkait dengan pernyataan tersebut, menurut Koordinator pelapor FROMNAS, Muhammad Rozi adalah sebagai ‘kebohongan besar’ dan hanya ingin lepas dari tanggungjawab Gubernur Sumbar selaku pemegang kekuasaan keuangan daerah dan Sekda selaku Ketua TAPD. Seiring dengan itu, Kepala Biro Binsos juga mengatakan “Ini merupakan instruksi dari pimpinan”.

Sehubungan dengan adanya penyalahan-gunaan wewenang serta ditemukannya pelanggaranprosedur oleh Gubernur Sumatera Barat, FROMNAS menuntut agar Irwan Prayitno harus segera mempertanggungjawabkan secara hukum dan dana hibah dimaksud disita sebagai alat bukti. (ep)