MATAHARINEWS.com

Mewartakan dengan Terang Benderang

Senin,20 Oktober 2014

Update17:12:27 WIB

Anda berada di sini: Militer News RUU PKS Sah! TNI Bertanggung Jawab Atas Konflik Sosial di Daerah
Galat
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths

RUU PKS Sah! TNI Bertanggung Jawab Atas Konflik Sosial di Daerah

  • PDF

Mataharinews.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil (KMK) akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-undang pada Rapat Pengesahan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, Rabu (11/04/2012).

Menurut anggota KMK, Poenky Indarti, RUU PKS yang bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI ini secara prinsipil juga tidak sejalan dengan semangat konstitusi.

Lebih jauh menurut Poenky, Kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah untuk mengerahkan TNI dalam menangani konflik sosial sama halnya dengan pengambilalihan kewenangan Presiden.Ucapnya di Jakarta, Rabu (11/04/2012)

Rapat pengesahan RUU PKS ini menjadi UU ini berjalan relatif lancar dan hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari tiga jam untuk mendengarkan laporan dari ketua panitia khusus (Pansus) PKS, Adang Darajatun.

Setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi yang menyepakati RUU ini menjadi Undang-Undang, Priyo Budi Santoso mengetuk palu tanda sah.

Dengan disahkannya RUU PKS ini maka TNI memiliki kewenangan untuk terlibat dalam berbagai konflik sosial di daerah dan sekaligus ikut bertanggung jawab. (ep)